Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan baru yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Kebijakan ini dinilai efektif dalam mendorong perubahan budaya mobilitas di ibu kota yang selama ini didominasi kendaraan pribadi.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan transportasi umum tidak akan terjadi tanpa intervensi tegas dari pemerintah. Ia menegaskan bahwa kebiasaan lama hanya bisa diubah melalui paksaan.

“Selama karakter masyarakatnya belum mau merubah dirinya menggunakan transportasi umum, Jakarta kan? Dan untuk itu harus dipaksa. Nggak bisa, harus dipaksa,” ujar Pramono dalam acara Jakinvest: Unlocking Investment for Jakarta's Transformation to Top #50 Global City (2030)yang digelar pada Selasa, (27/5/2025).

Baca Juga: Tak Mau Ketergantungan Pajak, Pramono Bawa Bank DKI dan PAM Jaya IPO dan Bentuk Jakarta Collaboration Fund

Pramono memulai langkah kecil melalui kebijakan wajib naik transportasi umum bagi ASN setiap hari Rabu. Saat diterapkan pertama kali, kebijakan ini memicu protes di kalangan ASN. Namun, Pemprov DKI tetap bersikap tegas dengan sistem pengawasan ketat.

“Pada hari pertama ketika kebijakan ini dilakukan. Orang ngomel-ngomel, tapi kita wajibkan selfie. Nggak apa-apa ngomel-ngomel, tapi selfie. Dan di tempat-tempat itu masuk, balai kota, kantor balai kota, kantor kecamatan, kantor kelurahan. Saya suruh jaga. Yang naik kendaraan umum, suruh pulang. Kecuali Ibu hamil,” ungkapnya.

Baca Juga: Spill Perluasan Rute Transjabodetabek, Pramono: PIK Tak Boleh Jadi Wilayah Tertutup

Kebijakan tersebut terbukti efektif. Dalam waktu singkat, tingkat kepatuhan ASN melonjak tajam. “Apa yang terjadi? Minggu berikutnya naik menjadi 98%. Kemarin naik lagi,” katanya.

Sebagai bentuk dukungan lebih lanjut, Pemprov DKI memberikan subsidi transportasi kepada 15 golongan masyarakat, termasuk para ASN. “Termasuk ASN dari mana aja, mau ke sini gratis. Nggak ada alasan,” tegas Pramono.

Langkah ini juga sejalan dengan rencana peluncuran layanan TransJabodetabek yang akan menghubungkan Jakarta dengan wilayah sekitarnya seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang Selatan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi besar Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan penggunaan transportasi publik di Jakarta.