DPR Bentuk Pansus KPK, ICW: Itu Melawan Kehendak Rakyat

Deputi Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menyatakan persoalan korupsi di Indonesia masih dianggap masalah masyarakat sehingga harus terus dilakukan pencegahan dan penanganan hukum bagi pelaku korupsinya.

"Korupsi masih dianggap masalah masyarakat, dan sampai saat ini persepsi publik masih percaya terhadap lembaga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan tugas-tugasnya melawan korupsi," kata Ade Irawan saat acara Diseminasi Hasil Survei Anti Korupsi Tahun 2017 di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (7/8/2017).

Ia menuturkan, berdasarkan hasil survei terhadap sejumlah masyarakat di seluruh provinsi, kota/kabupaten masih memberikan dukungan dan kepercayaan terhadap KPK.?Hasil survei itu, kata dia, kebalikan dengan persepsi DPR RI yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) hak angket bagi KPK yang terkesan ketidaksetujuan terhadap kinerja lembaga KPK.

"Masih tingginya tingkat kepercayaan rakyat terhadap lembaga KPK, ini menunjukkan langkah yang dilakukan DPR yang membentuk pansus hak angket dianggap telah melawan kehendak rakyat," katanya.

Ia menyampaikan, survei yang dilakukan ICW tersebut dilakukan sesuai dengan metodologi yang dapat dipertanggujawabkan hasilnya secara ilmiah.?Survei, lanjut dia, dilakukan pada periode April hingga Juni 2017 dengan cara kuantitatif mendatangi responden dari rumah ke rumah atau menggunakan perangkat telepon seluler di 34 provinsi, 177 kabupaten dan 212 desa.

Ia menyatakan, hasilnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap lembaga KPK masih tinggi karena banyak koruptor ditangkap KPK lalu diproses hukum.?Selain itu, lanjut dia, KPK dalam melaksanakan tugasnya tidak memilah-milah terduga korupsinya, hingga akhirnya diproses ke pengadilan tindak pidana korupsi.