Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyambut baik opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 yang diperoleh kementeriannya.

Melalui penilaian tertinggi laporan keuangan ini, Bahlil berharap pengelolaan keuangan Kementerian ESDM yang telah berjalan dengan baik dapat terus dipertahankan.

Baca Juga: Prabowo dan Macron Duduk Bersama Hasilkan 27 Kerja Sama Senilai US$11 Miliar

"Terima kasih kepada semua pihak. Inspektur Jenderal Kementerian ESDM harus proaktif untuk mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi BPK. Predikat WTP ini wajib dipertahankan oleh Kementerian ESDM," ujar Bahlil, dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM, Kamis (29/5).

Raihan opini WTP tersebut disampaikan langsung Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Isma Yatun, dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (27/5/2025).

Dalam Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, disebutkan bahwa laporan keuangan Kementerian ESDM telah memenuhi standar akuntansi pemerintah, diungkapkan secara memadai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disusun berdasarkan efektivitas sistem pengendalian intern yang memadai.

"Dalam menyusun laporan keuangan, Kementerian ESDM selalu memperhatikan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)," kata Bahlil.

Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Kementerian ESDM dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Opini WTP yang diraih juga menjadi bukti nyata atas upaya berkelanjutan dalam memperkuat pengelolaan keuangan negara secara profesional.

Ke depan, Kementerian ESDM akan terus meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam pelayanan publik serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan konsisten. Langkah ini sejalan dengan visi besar Asta Cita yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, antara lain untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan nasional serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024. Opini WTP ini didasarkan pada opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2024. Meskipun masih terdapat dua LKKL yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2024 secara keseluruhan.

Halaman:

• 1
• 2