Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya kebijakan strategis dan rencana pembiayaan yang kredibel dalam mendorong pembangunan infrastruktur berskala besar, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi keterbatasan fiskal. 

"Membangun infrastruktur pada skala dan kecepatan yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sangat-sangat sulit. Ini membutuhkan sumber daya pembiayaan yang sangat besar dan membutuhkan kebijakan strategis serta komitmen yang panjang baik dari sektor publik maupun sektor swasta," ujar Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 dikutip dari YouTube Kemenko Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan RI, Minggu (15/6).

Ia menyoroti pentingnya membedakan antara pendanaan dan pembiayaan dalam proyek infrastruktur. Menurutnya, tanpa kejelasan mengenai siapa yang menanggung biaya proyek dan bagaimana arus modalnya berjalan, minat investor akan melemah meskipun proyek tampak menjanjikan.

Baca Juga: Sri Mulyani Jujur! Kebutuhan Infrastruktur Capai Rp10.302 T, APBN Hanya Cukup 40%

"Jika sebuah proyek tidak memiliki rencana pembiayaan yang kredibel, artinya tidak jelas siapa yang pada akhirnya harus membayar proyek tersebut. Jadi tidak peduli seberapa indahnya rencana infrastruktur tersebut, investor hanya akan tersenyum dan kemudian menjauh jika tidak ada rencana pembiayaan yang bagus," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menggarisbawahi soal tantangan infrastruktur saat ini yang tidak hanya terletak pada besarnya gap kebutuhan pembangunan, tetapi juga pada ekspektasi publik yang semakin tinggi di tengah keterbatasan fiskal negara.

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya membuat keputusan kebijakan yang tepat, terutama dalam mendesain skema pendanaan dan pembiayaan yang inovatif namun tetap stabil. Tanpa itu, risiko proyek justru bisa terdorong ke arah yang tidak efisien dan membahayakan keberlanjutan ekonomi.

Baca Juga: Sri Mulyani Buka Suara Soal Penyebab Deflasi di Dalam Negeri

"Membuat pilihan kebijakan yang tepat menjadi sesuatu yang sangatlah penting. Mendorong model inovatif tanpa menangani permasalahan utama pendanaan pembiayaan yang stabil dapat menghasilkan struktur yang hanya nampak kuat tetapi realitasnya tidak seperti itu, dan bisa mendorong risiko dengan cara yang tidak efisien," tambahnya lagi.

Konferensi ini diharapkan menjadi wadah untuk merumuskan solusi konkret bagi pembiayaan infrastruktur jangka panjang yang tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga membuka ruang kolaborasi yang sehat dengan sektor swasta dan mitra internasional.

• ·Ribuan CASN Berdemo di KemenPANRB, Tuntut Pengangkatan Dipercepat!
• ·Ini Perbedaan Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Lahir Pancasila, Jangan Keliru!
• ·Prabowo Bentuk Badan Otorita Penerimaan Negara, Ada Panglima TNI hingga Kapolri Jadi Petinggi
• ·Olahraga Bisa Rem Dorongan Kompulsif Masturbasi? Ini Kata Dokter
• ·Peran Alex Bonpis Dalam Kasus Teddy Minahasa Diungkap Polda Metro Jaya
• ·Cetak Laba Rp5,1 Triliun, PTBA Gelontorkan Rp3,83 Triliun untuk Dividen Pemegang Saham
• ·Akuisisi Nasabah Baru, BTN Garap Industri Sepak Bola Nasional
• ·Dewas KPK Sebut Pembacaan Putusan Etik akan Terus Berjalan Meski Nurul Ghofron Tidak Hadir
• ·Mendagri: Anggaran Untuk PSU di 24 Daerah Diprediksi Capai Rp429 Miliar
• ·Toyota Resmi Kerja Sama dengan Huawei dan Xiaomi
• ·Mendikdasmen Tekankan Pendidikan Bentuk Karakter dan Kemampuan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman
• ·KemenPPPA: Pemberian Makanan Tidak Bergizi Termasuk Eksploitasi Anak
• ·Gandeng ModalSaham, PT Muhan Prima Perkasa Tambah Modal untuk Proyek MEP
• ·Cara Skrining SatuSehat Health Pass untuk WNI
• ·KemenKopUKM Ungkap Peran Penting UMKM dalam Berantas Kemiskinan
• ·Gerindra Sebut Megawati Akan Bertemu Presiden Terpilih Prabowo Sebelum Pelantikan