Wacana penerapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap benang POY dan DTY terus ditentang oleh pelaku industri tekstil. Mereka menilai kebijakan ini akan mengganggu ekosistem industri dan berpotensi memicu gulung tikarnya sejumlah perusahaan, yang berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Salah satu produsen benang asal Bandung, Amril Firdaus, mengungkapkan bahwa isu BMAD ini telah berlangsung sejak setahun lalu, merujuk pada surat penyelidikan dari Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI).

"Kami telah menyampaikan surat bahwa kami mengimpor bahan baku POY. Jika BMAD diberlakukan, kami akan kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku," ujar Firdaus di Bandung.

Menurutnya, kebutuhan benang dalam negeri masih jauh dari terpenuhi berdasarkan data yang ia ketahui. "Jika BMAD POY dan DTY tetap diterapkan, dampaknya akan sangat besar bagi pabrik kami. Bahan baku pasti naik, dan kami terancam tutup," tegasnya.

Firdaus menjelaskan, saat ini margin keuntungan per produknya hanya sekitar Rp500–Rp1.000. Jika BMAD naik 5% saja, biaya produksi akan melonjak Rp1.500 per unit, sehingga usahanya justru merugi. "Kami terpaksa menutup pabrik jika hal itu terjadi," ujarnya.

Baca Juga: Petisi Bersama Pelaku Usaha Industri Tekstil Menolak BMAD Benang POY dan DTY

Ia meminta perlindungan pemerintah untuk industri tekstil. "Kenaikan 5% saja sudah mematikan kami, sementara laporan terakhir menyebutkan angka BMAD bisa mencapai 5–40%," jelasnya.

Saat ini, Firdaus bersama ratusan pelaku industri tekstil lainnya menolak kebijakan BMAD. Mereka telah mengajukan data kepada KADI untuk memperkuat argumen.

"Dampaknya akan sangat besar jika BMAD ini tetap diberlakukan. Saya tidak anti-BMAD, tetapi kebijakan ini seharusnya diterapkan pada produk jadi seperti kain atau garmen. Itu akan lebih melindungi industri tekstil Indonesia," tegasnya.

Ia meyakini, dengan dukungan pemerintah, Indonesia mampu bangkit dan kembali menjadi negara swasembada tekstil. "Saya yakin Indonesia bisa kembali seperti era 1990-an, saat kita bahkan menjadi pemasok bagi China," pungkasnya.